Masa Depan Cerah Pendidikan dan Kesehatan di Bumi Borneo: Keputusan Kritis dalam Pembahasan

Datuk Seri Fadillah Yusof. Gambar Indo Tribune

KUCHING—Tantangan otonomi di bidang pendidikan dan kesehatan untuk Sabah dan Sarawak segera mendapatkan titik terang. Keputusan krusial ini akan diputuskan dalam pertemuan mendatang Jawatankuasa Teknikal untuk Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 (JKTMTPMA63), yang dijadwalkan berlangsung dalam dua minggu ke depan.

Wakil tertinggi pemerintah, Datuk Seri Fadillah Yusof, menyampaikan bahwa tahap awal diskusi teknis telah berhasil dilakukan di Sarawak. Fokus utama adalah pada delegasi wewenang khusus ke pemerintah daerah terkait dengan kedua sektor vital tersebut.

Mengikuti kesepakatan dengan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang tercapai dalam kunjungan beliau baru-baru ini, skema pembangunan dengan pendekatan baru akan diterapkan. Ini mencakup pembangunan sekolah oleh pemerintah Sarawak, yang menjanjikan efisiensi biaya tanpa mengorbankan kualitas, sesuai dengan standar nasional.

Di lain sisi, Anwar menegaskan kesepakatan bersama untuk mengadopsi metode pembiayaan baru dalam proyek-proyek pembangunan. Hal ini memungkinkan percepatan realisasi proyek-proyek federal melalui dana dari pemerintah daerah.

Selain itu, telah disepakati pembentukan komite khusus yang melibatkan kedua pemerintah. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi dan memperkaya sektor pendidikan dan kesehatan di daerah tanpa terkendala birokrasi yang berbelit.

Fadillah, yang juga menjabat sebagai Menteri Peralihan Energi dan Transformasi Air serta ketua JKTMTPMA63 dari Sarawak, menambahkan bahwa salah satu tantangan utama pemerintah pusat saat ini adalah alokasi dana untuk proyek-proyek infrastruktur seperti sekolah dan rumah sakit.

Contohnya, kebutuhan Sarawak untuk mendirikan Pusat Kanser sendiri yang terkendala oleh alokasi dana dan kebijakan tertentu. Namun, telah disepakati pembentukan komite antara pemerintah daerah dan pusat untuk memungkinkan Sarawak memprioritaskan pendanaan pembangunan pusat kanser, dengan nantinya dana tersebut akan diganti oleh pemerintah pusat melalui negosiasi dan skema pembayaran yang telah disepakati.

Kesimpulannya, pembahasan mendatang dalam JKTMTPMA63 diharapkan membawa angin segar bagi otonomi Sabah dan Sarawak dalam mengelola sektor pendidikan dan kesehatan, menjanjikan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat di kedua wilayah tersebut.